Tribratanews.papua.polri.go.id Polda Papua –  Telah diadakan Seminar Komisi Kepolisian Nasional tentang pelaksanaan undang-undang Otonomi Khusus Papua di bidang tugas Kepolisian dan peradilan adat., bertempat di Hotel Aston Jayapura, Selasa (23/07/2019).

Hadir dalam kegiatan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Rudolf A Rodja, Sekretaris kompolnas irjen Pol (Purn) Drs. Bekto Suprapto, M.Si, Irjen pol (purn) Drs. Yotje mynde, M. Hum, Irjen Pol Drs. Paulus waterpau, Perwakilan komnas HAM Papua, Gubernur Papua diwakili Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, Wakil ketua II DPR Provinsi Papua Fernando A. Yansen Tinal, BA, Akademisi, FKUB pdt yan frits mambraw, Para tokoh agama.

Penyampaian Sekretaris Kompolnas Irjen Pol (Purn) Drs. Bekto Suprapto, M.Si mengatakan, memahami keberadaan otonomi khusus di Papua, peradilan adat yang diatur dalam konstitusi harus menghargai adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu, Polisi yang ada di Polda, Polres dan Polsek tentu akan kebingungan dengan adanyan peradilan adat yang ada ini, pada hari ini kami mengundang kepala pengadilan tinggi, kepala kejaksaan tinggi, dosen antropologi hukum dari uncen, berkaintan dengan UUD 1945 integrasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan.

“Di dalam konsideran UU Otonomi Khusus diatur harus menghargai kesetaraan, keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, kegiatan seminar ini untuk membangunkan, berkumpul untuk membicarakan tentang otonomi khusus yang tinggal 2 tahun, saya mengharapkan dengan adanya seminar ini seluruh anggota Polri dapat memahami apa yang disampaikan, khusus pada pembicaraan kita difokuskan pada 2 hal yang pertama pengaturan Polda Papua, yang kedua tentang peradilan adat, saya memohon kepada semua peserta untuk aktif bertanya dengan masalah ini, kepada para Kapolres juga harus betul-betul memahami peradilan adat,” kata Sekretaris Kompolnas

 

Dalam kesempatannya Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Rudolf A Rodja mengatakan, pada seminar kita bisa melihat pada pelaksanaan rekrutmen anggota Polri di Papua sangat transparan, kami dari Polda Papua juga melibatkan pengawas Eksternal baik dari komnas HAM, MRP, DPRP untuk turut mengawasi pelaksanaan rekrutmen anggota Polri, dan kemarin kami melaksanakan pertemuan dengan instansi terkait membahas tentang rekrutmen ini, Polda Papua dan jajaran berupaya untuk meluluskan Putra Putri Papua, kami sudah melaksanakan MOU untuk mengumpulkan anak anak yang berkeinginan menjadi anggota Polri dan kami akan melakukan pembinaan baik fisik, psikologi, akademik kepada anak-anak sebelum pelaksanaan rekrutmen, serta melakukan pelatihan di Polres untuk memudahkan anak-anak dan kami juga melakukan MOU berkaitan dengan pengawas Eksternal untuk mengawasi rekerutmen Polri.

“Pada penerimaan Polri ada kriteria khusus, terutama pada kesehatan yang bersangkutan, banyak yang belum mengerti bahwa keberpihakan Mabes Polri kepada anak-anak kita OAP dari Nilai akademik, tinggi badan, nilai psikologi, bilamana diturunkan lagi maka yang terjadi adalah kriteria lulusan Polri akan semakin menurun,” ucap Kapolda Papua

Kapolda Papua juga menambahkan bahwa dari Polda Papua membuat terobosan terobosan untuk anak anak kita yaitu polisi pi ajar di sekolah, Binmas Noken untuk memacu kreatifitas dari anak anak kita, dan ini banyak yang tidak diketahui oleh pemerintah, kami mengharapkan selesai dari kegiatan ini dapat diketahui oleh pemerintah.

“Serta kita dapat melakukan coffee morning bersama dengan pemerintah, anggota yang melaksanakan BKO di Papua juga harus dibekali dengan bisa mengajar di sekolah untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak,” tutup Kapolda Papua

Penulis                                                 : Agung

Editor                                                    : Rey

Publish                                                 : Wiwin S

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here